Rapat Koordinasi dan Evaluasi Dinas Pendidikan Kepri Tahun 2020
KLIKINFOKOTA.CO.ID – Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2020 pada tanggal 24-26 Februari. Rakor dibuka secara langsung oleh Plt. Gubernur Kepri, H.Isdianto di Kota Batam.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Muhammad Dali dalam sambutannya mengatakan, pihaknya akan upayakan kolaborasi kerjasama tim yang kuat dengan Dinas Pendidikan yang diikuti sebanyak 600 peserta.
“Dengan tema ‘Kebijakan Merdeka Belajar’ akan ada empat hal yang diimplementasikan, yang pertama menyangkut Ujian Nasional Berbasis Sekolah (UNBS) 2020 tidak ada lagi. Jadi akan dikembalikan ke sekolah masing-masing untuk menyelenggarakan sesuai dengan standar nilai yang ada di sekolah. Selanjutnya yang kedua, Ujian Nasional 2021 akan ditiadakan dan akan digantikan dengan Asesmen Kompetensi. Selanjutnya, sistem pembelajaran menjadi satu lembar Rencana Program Pengajaran (RPP) dan yang terakhir tentang Pelaksanaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diawali pada 01 Juli 2020. Tidak lama lagi kita akan menerima PPDB, hal tersebut sangat perlu kita bahas dalam Rakor ini,” jelas Dali saat pembukaan.
Dijelaskannya lagi, PPDB tahun ini mengutamakan zonasi untuk SMA dengan rincian 50 persen zonasi, 30 persen prestasi, 5 persen perpindahan orang tua dan 15 persen apermasi.
“Insyaallah tahun ini tidak akan ada lagi permasalahan zonasi. Semua akan diterima dan semua yang mendaftar bisa ditampung,” tutur Dali.
Lebih lanjut Dali menambahkan, adapun yang melatarbelakangi digelarnya Rapat Koordinasi dan evaluasi ini adalah dengan diterimanya Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2020.
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memulai kegiatan pembangunan yang telah diprogramkan untuk tahun 2020, baik itu yang dibiayai oleh dana APBN maupun melalui yang biayai oleh dana APBD Provinsi Kepri.
Keberhasilan pembangunan pendidikan seperti yang diharapkan akan dapat tercapai apabila dalam pelaksanaannya ada koordinasi yang baik dan komitmen yang tinggi antara seluruh pemangku kepentingan. (*)
