Bagi Hasil Migas Natuna Terus Merosot Ketua MPC PP Natuna Angkat Bicara
NATUNA, KLIKINFOKOTA.CO.ID – Sumber APBD Natuna berasal dari perimbangan keuangan pusat dan daerah, salah satunya ialah dana bagi hasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi.
Natuna merupakan daerah yang kaya akan SDA Migas, selain itu lautnya yang luas memiliki potensi sumber daya kelautan perikanan sehingga kerap menjadi sasaran pencurian ikan. Bertentangan dengan hal tersebut, dari tahun ke tahun APBD Natuna dari sektor SDA Migas semakin merosot, belum lagi pengelolaan perikanan yg tidak terkelola dengan baik, karena keterbatasan kewenangan (UU 33 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Natuna Fadillah, yang ditem ui Klikinfokota.co.id disela kesibukannya pada Kamis (27/5/21) Di Ranai Natuna mengeluarkan pandangannya.
“Natuna tidak sama seperti Aceh dan Papua, tidak semestinya semua daerah itu sama. Sebab rentang jarak, geografis Natuna itu berbeda dengan daerah lain, lagi pula Natuna ini pemilik SDA Migasnya. Kita berharap Pemerintah kaji ulang dan kembali mengacu kepada UU 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Natuna sebagai Daerah Penghasil, tidak bisa kebijakan diberikan kepada Provinsi. Kalau terus seperti ini, apa yang bisa kita bangun, setiap tahun APBD Natuna mengalami defisit, karena uang tidak cukup, tidak sesuai dengan perencanaan dan pengajuan yang dibutuhkan oleh daerah,” ungkap Fadillah.
Bang Kloch, sapaan akrab Ketua Pemuda Pancasila Natuna itu, kepada media ini menyebut, Pemerintah Provinsi harus menyampaikan kepada pusat untuk mengkaji ulang terkait DBH SDA Migas Natuna. Ia berharap Pemerintah Daerah memperjuangkan hak atas hasil Migas Natuna ini serta memperketat pengelolaan terhadap perusahaan Migas di Natuna.
“Kepada Bupati dan Wakil Bupati Natuna, kita minta perjuangkan hak kita. Sampaikan kepada pihak pengelolaan dan perusahaan Migas yang beroperasi di daerah Natuna ini untuk melaksanakan kewajiban mereka kepada masyarakat Natuna. Seperti memberikan peluang kerja kepada anak daerah dan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Kloch. (Biro/klik/ntn)
