NATUNA, KLIKINFOKOTA.CO.ID – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Marzuki, S.H., kembali turun langsung menemui masyarakat.
Dalam agenda reses di Desa Gunung Durian, Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten Natuna, Rabu (12/8/2026), Marzuki menyerap langsung berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi warga.
Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan serta harapan mereka, khususnya terkait pembangunan dan kondisi kehidupan sehari-hari di wilayah tersebut.
Antusias warga terlihat selama kegiatan berlangsung. Sejumlah persoalan dan aspirasi disampaikan secara langsung kepada Marzuki, mulai dari kebutuhan pembangunan hingga berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun aspirasi yang disampaikan warga Gunung Durian antara lain persoalan penerangan lampu jalan, peningkatan infrastruktur jalan lingkungan, serta pengusulan pembebasan lahan untuk lapangan sepak bola.
Tak hanya berdialog, Marzuki juga menyerahkan bantuan paket Sembako kepada warga yang hadir. Bantuan itu menjadi bagian dari kepedulian sosial sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat di daerah pemilihannya.
Marzuki menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin anggota DPRD, melainkan kesempatan untuk melihat dan mendengar secara langsung kondisi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan penting dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPRD Kepri, termasuk dalam memperjuangkan program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah.
“Reses adalah kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan untuk kami perjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran daerah,” ujar Marzuki.
Bagi Marzuki, kedekatan dengan masyarakat menjadi bagian penting dari tugas seorang wakil rakyat.
Karena itu, reses tidak hanya dimaknai sebagai forum menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai ruang membangun komunikasi dan memastikan suara masyarakat, termasuk dari wilayah perbatasan seperti Natuna, tetap mendapat perhatian di tingkat provinsi. (Moi)
