KLIKINFOKOTA.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden RI, Prabowo Subianto. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan pihaknya tengah melakukan langkah konkret dengan memverifikasi status tanah serta memastikan kesesuaian tata ruang untuk proyek ini.
“Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah yang kami lakukan adalah verifikasi status kepemilikan. Karena, ini penting dalam konteks land tenure-nya,,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, di Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Verifikasi ini bukan sekadar administratif. Menteri Nusron menekankan pentingnya status lahan yang clean and clear agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan atau penggunaan, baik antar instansi maupun dengan masyarakat.
Dalam evaluasi awal, ATR/BPN menemukan bahwa sebagian besar dari 69 lahan yang belum mendapat lampu hijau dari Kementerian Pekerjaan Umum ternyata merupakan lahan pertanian yang masuk kategori LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan). Hal ini tentu memerlukan penanganan khusus agar tidak berbenturan dengan kebijakan ketahanan pangan.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, dari 367 usulan lahan untuk pembangunan sekolah, sebanyak 115 di antaranya belum memenuhi status clean and clear. Namun, sudah ada 35 lokasi yang dinyatakan layak. Targetnya, sebanyak 200 sekolah—mulai dari SD hingga SMA—akan dibangun untuk masyarakat kurang mampu.
Saifullah juga menekankan pentingnya kolaborasi antar kementerian dan lembaga dalam menyukseskan program ini. “Marilah kita mulai perjalanan program ini, dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan juga yang paling penting kita melakukannya sesuai ketentuan dan aturan, dan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden,” tuturnya.
Rapat Koordinasi ini turut dihadiri para menteri dan kepala lembaga Kabinet Merah Putih, serta jajaran tinggi ATR/BPN, termasuk Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo. (Desi)
Catatan: Informasi dalam artikel ini bersumber dari Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat, sebagaimana dimuat dalam siaran pers resmi Kementerian ATR/BPN nomor 37/SP/V/BH/2025, tanggal 20 Mei 2025.
