KLIKINFOKOTA.CO.ID – Polemik banjir yang terus terjadi di Kota Jambi kembali mencuat, terutama usai banjir besar yang melanda pada Maret 2025 lalu, bertepatan dengan bulan Ramadhan. Kawasan Jambi Business Center (JBC) menjadi sorotan setelah disebut-sebut sebagai salah satu penyebab utama banjir di wilayah tersebut.
Menanggapi tudingan tersebut, Direktur JBC, Mario Liberty Siregar, menyatakan bahwa anggapan JBC menjadi biang keladi banjir tidak sepenuhnya tepat. Menurutnya, secara topografi, kawasan JBC memang menjadi titik kumpul alami aliran air dari sejumlah wilayah, seperti Tugu Juang, Mayang, hingga STM. Maka, kata Mario, wajar jika limpasan air mengalir ke kawasan tersebut.
“Air datang dari berbagai arah dan bermuara di JBC. Tapi mengapa hanya kami yang disalahkan? Padahal kami sudah membangun kolam retensi sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Namun pernyataan tersebut dibantah oleh Perkumpulan Hijau (PH) Jambi. Melalui Koordinator Advokasi dan Kampanye, Oscar Anugerah, mereka menilai langkah membangun kolam retensi sebagai solusi pengendalian banjir di kawasan itu tidaklah tepat.
“Dulu, kawasan JBC merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Mengalihfungsikan RTH menjadi kolam retensi bukan solusi yang ideal. Secara alami, kawasan itu adalah area resapan untuk Mayang, STM, Tugu Juang, dan sekitarnya,” ungkap Oscar.
Menurutnya, kapasitas kolam yang dibangun juga patut dipertanyakan. “Apakah cukup menampung volume air saat hujan deras? Apalagi permukaan tanah kini diganti beton. Kami khawatir kolam tersebut tidak mampu mengendalikan kecepatan debit air dari hulu,” ujarnya.
Oscar juga menyoroti lemahnya perencanaan pembangunan oleh pemerintah. Ia menilai pembangunan di Jambi hanya berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
“Alih-alih mempertahankan fungsi resapan alami, malah dibeton. Apakah ini solusi yang masuk akal? Dengan kondisi curah hujan yang tak menentu dan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan lahan hijau justru makin penting,” jelasnya.
Ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembangunan di kawasan tersebut. “Kami meminta agar fungsi alami kawasan itu dikembalikan seperti semula,” tegas Oscar. (Megi)
