KLIKINFOKOTA.CO.ID – Komitmen untuk menuntaskan sertipikasi tanah wakaf terus digaungkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Halal Bihalal Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Jakarta, Sabtu (17/5), Nusron menegaskan bahwa lembaganya menargetkan minimal 90 persen dari seluruh tanah wakaf yang belum terdaftar dapat disertipikasi dalam lima tahun ke depan.
Target ambisius ini dicanangkan bersamaan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan DMI. “Dengan adanya MoU ini, kami Kementerian ATR/BPN pun merasa sangat terbantu,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya di Tavia Heritage Hotel.
Data menunjukkan, dari total 561.909 bidang tanah wakaf yang tercatat di Kementerian Agama, baru 47,6 persen yang telah tersertipikasi, atau sekitar 267.994 bidang. Sepanjang 2025, tercatat baru 2.411 bidang tanah wakaf yang memperoleh sertipikat.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus untuk melayani sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya. Langkah ini dimaksudkan untuk memangkas antrean proses sertipikasi yang selama ini dikenal memakan waktu panjang.
“Setiap tahun, kami mengeluarkan sekitar 7 juta sertipikat, termasuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Oleh karena itu, untuk tanah wakaf, kami membutuhkan percepatan,” jelas Nusron.
Penandatanganan MoU ini bukan hanya soal administratif. Sinergi antara ATR/BPN dan DMI juga mencakup asistensi dalam pencegahan dan penanganan masalah pertanahan atas aset-aset yang dimiliki DMI.
Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, dalam pidatonya menyambut baik langkah ini dan menegaskan bahwa program sertipikasi tanah wakaf adalah fokus utama DMI hingga 2025. “Di masjid jarang terjadi konflik, namun di sekolah banyak terjadi sengketa antara keturunan pewakif. Kami tidak ingin hal ini terjadi di masjid-masjid,” tegasnya.
Rakernas dan Halal Bihalal DMI ini turut dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional seperti Sofyan A. Djalil, Abdul Mu’ti, dan Yassierli, serta ratusan anggota DMI dari seluruh Indonesia. (Desi)
Catatan: Informasi dalam artikel ini bersumber dari kegiatan penandatanganan MoU antara Kementerian ATR/BPN dan DMI, sebagaimana dimuat dalam siaran pers resmi nomor 32/SP/V/BH/2025, tanggal 17 Mei 2025.
