Anggota DPRD Kepri, Sirajudin Nur Tanggapi Soal Usulan PPPK Guru
KEPRI, KLIKINFOKOTA.CO.ID – Menjawab pernyataan Kepala Dinas Pendidikan Peovinsi Kepri, Andi Agung yang mengatakan bahwa pemotongan formasi oleh Kemenpan-RB menjad alasan Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan usulan formasi PPPK guru.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa, Sirajudin Nur angkat suara atas pernyataan Kadisdik Kepri tersebut. Anggota DPRD Kepri ini mengatakan, pernyataan Andi Agung tidak benar, karena usulan daerah lain sepenuhnya disetujui oleh pemerintah pusat.
Sirajudin mencontohkan Pemprov Sulsel yang mengusulkan 10.385 formasi PPPK dan NTB 2.500 formasi.
“Jadi tidak benar alasan nya kalau mengajukan banyak juga akan di cut, rata-rata yang diusulkan 98 persen disetujui kok,” katanya, Rabu (5/10).
Sirajudin juga menepis pernyataan Andi Agung dan Gubernur Ansar Ahmad yang menyebut minimnya anggaran menjadi salah satu faktor Pemprov Kepri tidak mengoptimalkan formasi PPPK guru.
Ia pun membandingkan nilai APBD Kepri dengan kedua daerah itu. Diketahui, tahun ini APBD Kepri Rp3,9 triliun, Sulsel Rp9,7 triliun dan NTB Rp5,39 triliun.
Dengan APBD saat ini, Pemprov Kepri seharusnya mampu mengusulkan 50 persen kebutuhan PPPK guru di tahun 2022.
“Dari sisi APBD kita memang lebih kecil, tapi kalau dihitung secara proporsional kita jauh ketinggalan,” ujarnya.
Lebih lanjut Sirajudin menambahkan, perbedaan jumlah formasi ini menjadi pertanda minimnya perhatian Pemprov Kepri khususnya Gubernur Ansar Ahmad terhadap isu pendidikan.
Minimnya perhatian itu juga diperkuat dengan kebijakan Pemprov yang melakukan refocusing anggaran Disdik Kepri Rp12,6 miliar untuk urusan di luar pendidikan.
“Sejak beberapa tahun, masalah kekurangan sarana prasarana, kekurangan guru, pemerataan kualitas pendidikan, tidak diberi porsi anggaran yang memadai dari APBD,” ungkapnya.
Politisi PKB itu juga mengaku pesimis kebutuhan 3.064 PPPK guru akan terpenuhi di tahun 2023 karena tahun ini jika Pemprov Kepri hanya mengusulkan 718 formasi.
“Pernyataan Kadisdik juga keliru itu kalau 2023 akan dituntaskan semua,” tuturnya.
Sirajudin pun meminta agar Gubernur Ansar Ahmad menjadikan isu pendidikan sebagai program prioritas, bukan hanya pembangunan infrastruktur semata.
“Lihat contoh pembangunan infrastruktur, anggarannya fantastis, sampai berhutang ke PT SMI saja bisa. Proyek Gurindam 12 terdahulu sampai Rp400 miliar juga bisa dibiayai,” ucapnya.
Anggota DPRD Kepri 2 periode itu mengaku masih menaruh harapan agar Pemprov Kepri memaksimalkan kuota PPPK guru tahun 2022 sebagai wujud kepedulian Gubernur Ansar Ahmad terhadap pendidikan.
“Jadi sekali lagi ini soal komitmen dan political action. Kita minta agar formasi guru PPPK ini dimaksimalkan usulannya. Masa iya cuma 23 persen yang di usulkan dari kebutuhan,” harapnya. (Red)
