KLIKINFOKOTA.CO.ID – Plt. Gubernur Kepri, H. Isdianto membuka secara resmi Forum Perencanaan Musrenbang 2020 RKPD 2021 Provinsi Kepulauan Riau melalui Video Conference di Rupatama kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Rabu (29/4).
Mengawali arahannya, Isdianto mengatakan bahwa RKPD merupakan dokumen perencananan yang disusun oleh setiap pemerintah daerah yang mana harus berpedoman dengan RPJMD dengan memuat target dan capaian sesuai visi dan misi di daerah.
Untuk itu, Pemprov Kepri kata Isdianto juga terus mengupayakan agar keseluruhan program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD dapat mengarah kepada kesejahteraan masyarakat.
“Selain itu kita berharap apa yang dilakukan dapat memulihkan perekonomian Kepri, serta pemulihan sektor lainnya yang terdampak Covid-19,” kata Isdianto.
Pelaksanaan Musrenbang ini diharapkan Isdianto agar semua pemangku kepentingan dapat benar-benar menuangkan aspirasinya. Termasuk dari Musrenbang ini didapat kesimpulan yang terbaik bagi perencanaan pembangunan di Kepri.
Terakhir, tak lupa Isdianto mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sembari meminta kepada semua peserta Musrenbang untuk membacakan Al-Fatihah yang di tujukan kepada Wali kota Tanjungpinang H. Syahrul yang telah berpulang ke Rahmatullah.
“Kepri kehilangan putra terbaiknya, Walikota Tanjungpinang Bapak Syahrul berpulang. Sekali lagi, mari kita doakan beliau, Al-Fatihah,” kata Isdianto yang didampingi Sekdaprov H TS Arif Fadillah dan Kepala Barenlitbang Naharuddin MTP.
Dalam pada itu mewakili Menteri Dalam Negeri, Plt. Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori dalam arahannya menjelaskan salah satu dari pembagian urusan pemerintahan di daerah adalah konkruen. Konkruen dilakukan merupakan dasar pelaksanaan desentralisasi.
Hudori melanjutkan, ada lima arahan utama dari Presiden, antara lain: Pembangunan SDM; Pembangunan Infrastruktur; Penyederhanaan Regulasi; Penyederhanaan Birokrasi; Transformasi Ekonomi.
“Dari arahan utama Presiden tersebut, Kemendagri memiliki tugas untuk mendorong pemerintah daerah dengan pembinaan dan pengawasan,” lanjutnya.
Sedangkan terkait RKP Tahun 2021 temanya mengalami perubahan sejak Pandemi Covid-19 menjadi Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus pada Industri Pariwisata, Investasi dan Penguatan Sistem Kesehatan Nasional.
“Sehingga kami himbau agar RKPD Kepri harus dilakukan penyesuaian juga dengan berpedoman kepada tema RKP tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Kennedy Simanjuntak usai menyampaikan pokok-pokok RKP 2021, memberikan rekomendasi arah kebijakan pembangunan Provinsi Kepri, antara lain: Mendorong percepatan pertumbuhan dan transformasi ekonomi wilayah menjadi manufaktur dan pariwisata berskala global; Mempercepat pembangunan SDM unggul dan berdaya saing global; Meningkatkan pemberdayaan usaha rakyat dan UMKM khususnya di sektor perikanan; Memperkuat ketahanan dan kesiapan sistem kesehatan daerah; Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan desa dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan dana desa.
Kemudian, Jumaga Nadeak selaku Ketua DPRD saat menjabarkan Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Kepri menjelaskan beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam penyusunan Musrenbang tahun ini,
“Pemda harus menyusun perencanaan dalam upaya percepatan dari segala sektor, tidak hanya kesehatan tapi ekonomi dan sosial,” kata Jumaga.
Dalam kondisi darurat ini juga perlu dilakukan pengawasan ketat terhadap harga kebutuhan pokok di pasar serta dilakukan penanganan khusus sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 yang harus dilakukan secara menyeluruh.
Selain itu, Pemerintah Daerah harus melakukan inovasi dengan mengoptimalkan teknologi informasi sehingga roda pelayanan publik dapat terlaksana dengan lancar.
Terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Daerah harus bekerja keras meningkatkan sektor-sektor lain agar PAD dapat terus tumbuh, sebagai contoh adalah Sektor Labuh Jangkar dan Sektor Pertambangan serta Sektor Reklamasi Pantai.
“Untuk itu, perlu kajian yang komperhensif dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sehingga dampaknya akan dirasakan langsung oleh masyarakat serta tumbuhnya perekonomian Kepri,” pungkasnya.
Terakhir, Kepala Barenlitbang Naharuddin selaku Ketua Penyelenggara dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan Musrenbang adalah untuk mendapatkan masukan dan saran dari seluruh pemangku kepentingan. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya sinkronisasi dan sinergitas serta konsistennya dokumen perencanaan yang datang dari usulan masyarakat, sehingga tercapai efektivitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam pembangunan.
“Terhadap seluruh usulan musrenbang tingkat kabupaten dan kota yang akan disampaikan akan dilakukan pembahasan secara cermat dan teliti dengan memperhatikan skala kewenangan provinsi dan kekuatan anggaran,” lanjut Nahar.
Terakhir, dalam menyusun Musrenbang ini kata Nahar mengacu kepada Visi dan Misi Pemprov Kepri yakni: Perwujudan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim.
Dengan fokus kepada: 1. Pemantapan Kepri sebagai bunda tanah melayu; 2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat; 3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan berkualitas; 4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman; 5. Peningkatan tata kelola pemerintahan.
Sedangkan dalam pembahasannya, akan dibagi ke dalam enam kelompok, yakni: 1. Budaya dan Pembangunan Manusia; 2. Perekonomian; 3. Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan; 4. Infrastruktur dan Kewilayahan; 5. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; 6. Tata Kelola Pemerintahan. (*)
