KLIKINFOKOTA.CO.ID – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Senin (19/5/2025), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari evaluasi kinerja triwulan pertama sekaligus forum diskusi strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan dan tata ruang di daerah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, membuka rapat dengan menyoroti capaian kinerja ATR/BPN yang masih berada di bawah 25 persen pada triwulan pertama. Meski begitu, ia mengapresiasi serapan anggaran yang dinilai cukup baik.
“Hari ini kami mengecek kembali apa yang menjadi kendala dari rendahnya kinerja tersebut dan apa yang harus dilakukan pada waktu ke depan,” jelas Rifqinizamy.
Isu-isu utama yang dibahas dalam rapat meliputi Reforma Agraria, legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan konflik agraria, serta implementasi reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan.
Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy juga mengingatkan pentingnya pembenahan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk laporan tahun 2024.
“Saya berkomunikasi dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) kemarin, ini harus ada perhatian khusus ya Pak Sekjen. Utamanya pada birokrasi Kementerian ATR/BPN mengenai tata kelola keuangan 2024. Harus segera membenahi tata kelola keuangan 2024, jika tidak dibenahi, khawatir laporannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu meraih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian),” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya komunikasi informal antara pusat dan daerah agar persoalan bisa cepat diidentifikasi dan ditangani.
“Komunikasi secara informal dibutuhkan sehingga permasalahan di wilayah bisa cepat dimitigasi. Diharapkan kita juga cepat mendapatkan data awal (terkait penanganan kasus) supaya teman-teman di Kementerian ATR/BPN dapat memecahkan masalahnya secepat mungkin,” ujarnya.
Sekjen juga menginstruksikan seluruh Kanwil BPN Provinsi untuk segera menindaklanjuti hasil rapat dalam waktu tiga hari. “Kepada rekan-rekan, apa yang sudah kita laksanakan dan lakukan pendalaman dari pagi agar segera disampaikan tiga hari ke depan atau hari Kamis. Nanti setelah itu, saya sampaikan ke Pak Menteri, lalu saya sampaikan kepada Komisi II DPR RI. Ini yang banyak juga terkait HGU dan HGB,” tegasnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, dalam forum tersebut menegaskan dukungan terhadap Kementerian ATR/BPN dalam menyelesaikan konflik agraria yang menyentuh kehidupan masyarakat kecil.
“Pesan Pak Presiden, negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, jadi itu yang utama. Kita semua cita-citanya sama, ingin segera menyelesaikan masalah pertanahan ini dengan sungguh-sungguh. Semoga ada semangat bersama, tidak ada ruang gelap lagi dalam penanganan sengketa konflik,” ujarnya.
Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi yang mengikuti secara langsung maupun daring. (Desi)
Catatan: Informasi dalam artikel ini bersumber dari kegiatan Rapat Kerja Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI, sebagaimana dimuat dalam siaran pers resmi nomor 34/SP/V/BH/2025, tanggal 19 Mei 2025.
